FKNK Banten Resmi Dikukuhkan, Kader Norma Perkuat Kepatuhan dan Pengawasan di Tempat Kerja

Serang, RadioLira.id— Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten secara resmi mengukuhkan Forum Kader Norma Ketenagakerjaan (FKNK) Provinsi Banten sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan norma ketenagakerjaan dan membangun budaya kepatuhan di lingkungan kerja.

Acara pengukuhan berlangsung di Aula Surosowan, Kantor Disnakertrans Provinsi Banten. Dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi.

Kemudian hadir juga Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan, para pengawas ketenagakerjaan, perwakilan perusahaan dari berbagai sektor industri, serta pengurus FKNK Nasional dan FKNK Provinsi Banten.

Kader Norma Solusi Konkret di Tengah Keterbatasan Pengawas

Pembentukan FKNK menjadi langkah nyata menjawab keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan di daerah.

Kader norma diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan penerapan norma ketenagakerjaan secara langsung di perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi menegaskan, FKNK merupakan bagian penting dari gerakan “private compliance initiative” — kepatuhan yang tumbuh dari kesadaran internal perusahaan, bukan karena tekanan atau sanksi.

“Kader norma bukan sekadar penyuluh, tapi pelopor perubahan. Mereka mendorong perusahaan patuh karena sadar, bukan karena takut,”
tegas Septo dalam sambutannya.

Kolaborasi Strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pastikan Perlindungan Menyeluruh

FKNK Banten juga menandai dimulainya kolaborasi strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang bertujuan memastikan seluruh pekerja di Banten mendapatkan perlindungan sosial yang lengkap — mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Kader norma akan berperan aktif dalam memantau kesesuaian antara laporan data upah dan iuran yang dibayarkan oleh perusahaan, serta meningkatkan transparansi administrasi ketenagakerjaan.

“Kami ingin memastikan setiap pekerja terlindungi secara layak, dan perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan integritas,”
ujar perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kesempatan ini, BPJSTK juga memperkenalkan Program “SERTAKAN”, yaitu program kepesertaan yang dapat didorong oleh kader norma untuk dijalankan sebagai bagian dari CSR perusahaan, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Deteksi Dini dan Self-Assessment di Tempat Kerja

Wakil Ketua FKNK Nasional, Sandi Witomo, menekankan bahwa peran kader norma tidak hanya terbatas pada penyuluhan, tetapi juga pada fungsi deteksi dini (early warning system) terhadap potensi pelanggaran norma ketenagakerjaan di perusahaan.

“Kader norma bisa membantu perusahaan melakukan self-assessment atas kepatuhan ketenagakerjaan. Ini akan memperkuat budaya kepatuhan tanpa menunggu sanksi,”
ungkap Sandi Witomo.

Bangun Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Pekerja

Dengan dikukuhkannya FKNK, Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi tiga pihak — pemerintah, dunia usaha, dan pekerja — guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan produktif.

Ketua FKNK Nasional, Hari Wijaya, menegaskan bahwa forum ini akan menjadi motor penggerak budaya kepatuhan di perusahaan, sekaligus memastikan bahwa norma ketenagakerjaan dijalankan dengan mengedepankan keselamatan, etika, dan kesejahteraan pekerja.

“FKNK adalah mitra strategis pemerintah dan dunia usaha. Kehadirannya menjadi energi baru dalam memastikan setiap tempat kerja di Banten beroperasi secara beretika, aman, dan patuh terhadap norma ketenagakerjaan,”
ujar Hari Wijaya.

Penulis: Hari Wijaya
Ketua Forum Kader Norma Ketenagakerjaan (FKNK) Nasional
Editor: Tim Humas FKNK