Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, RadioLira.id – Isu hak asasi manusia (HAM) selalu menjadi sorotan utama dalam setiap penanganan demonstrasi dan kerusuhan. Agustus lalu, Indonesia kembali diuji ketika gelombang aksi massa di sejumlah kota berkembang hingga berakhir pada bentrokan.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menyebut ada 6 bukti bahwa Polri menjunjung tinggi HAM dalam penanganan kerusuhan tersebut.
“Di tengah sorotan publik yang kritis, Polri menunjukkan langkah-langkah nyata yang patut diapresiasi dalam upaya menjunjung tinggi HAM, baik terhadap peserta aksi, masyarakat umum, maupun aparat sendiri,” kata Haidar Alwi, Kamis (11/9/2025).
Pertama, Polri mengedepankan tindakan preventif. Salah satu indikator penghormatan terhadap HAM adalah penggunaan pendekatan pencegahan sebelum kerusuhan. Polri dalam sejumlah laporan melakukan negosiasi dan komunikasi dengan koordinator aksi, serta memberikan ruang penyampaian aspirasi.
“Langkah preventif ini menunjukkan bahwa Polri tidak serta-merta menggunakan kekuatan fisik, melainkan mengutamakan dialog sesuai prinsip-prinsip demokrasi,” ujar Haidar Alwi.
Kedua, pembatasan penggunaan kekerasan. HAM dalam konteks kepolisian diukur dari sejauh mana aparat membatasi penggunaan kekuatan. Pada bulan Agustus, Polri menerapkan prinsip proporsionalitas: penggunaan gas air mata dan water canon hanya dilakukan setelah massa melakukan tindakan anarkis seperti perusakan fasilitas umum.
“Tidak ditemukan bukti penggunaan peluru tajam, yang menandakan adanya kontrol internal yang ketat untuk menghindari korban jiwa yang tidak perlu,” tutur Haidar Alwi.
Ketiga, perlindungan terhadap kelompok rentan. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa Polri memprioritaskan evakuasi masyarakat sipil, termasuk anak-anak dan perempuan yang berada di sekitar lokasi.
“Tindakan ini mencerminkan adanya kesadaran bahwa tugas utama kepolisian tidak sekadar mengendalikan massa, tetapi juga melindungi warga yang berpotensi terkena dampak,” ungkap Haidar Alwi.
Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Pasca kerusuhan, Polri membuka akses informasi kepada publik dan media mengenai jumlah korban luka, baik dari pihak masyarakat maupun aparat. Bahkan, Polri menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi oleh Komnas HAM apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur.
“Sikap terbuka ini menunjukkan komitmen pada akuntabilitas, yang merupakan salah satu pilar penegakan HAM,” jelas Haidar Alwi.
Kelima, penindakan yang selektif dan berkeadilan. Dalam proses penangkapan, Polri menegaskan bahwa hanya individu yang terbukti melakukan tindakan kriminal seperti perusakan, penjarahan, atau penyerangan aparat yang diamankan.
“Hal ini menegaskan bahwa Polri berupaya menghindari kriminalisasi terhadap peserta aksi yang sekadar menyuarakan pendapat secara damai,” papar Haidar Alwi.
Keenam, sinergi dengan lembaga independen. Polri juga melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas eksternal, termasuk Komnas HAM dan Ombudsman, untuk memastikan bahwa penanganan aksi sesuai standar HAM internasional.
“Kolaborasi ini penting untuk menegaskan bahwa prinsip HAM tidak hanya berhenti pada internal kepolisian, melainkan meluas pada keterlibatan lembaga independen,” sebut Haidar Alwi.
Menurutnya, kerusuhan Agustus lalu menjadi ujian serius bagi Polri dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas keamanan dan penghormatan HAM. Melalui pendekatan preventif, pembatasan kekerasan, perlindungan kelompok rentan, transparansi, akurasi penindakan, serta koordinasi dengan lembaga independen, Polri telah menunjukkan bukti nyata bahwa prinsip HAM menjadi landasan dalam setiap langkahnya.
“Apresiasi memang patut diberikan, meski tetap ada ruang evaluasi agar ke depan Polri semakin konsisten dalam mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi dinamika demokrasi. Dengan demikian, Polri dapat terus memperkuat legitimasi moralnya sebagai institusi yang benar-benar melindungi dan mengayomi seluruh warga negara,” pungkas Haidar Alwi.
