
Aceh, RadioLira.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Deputi Bidkoor Komunikasi dan Informatika menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet dalam rangka Pemerataan Akses Digital di Provinsi Aceh, Kamis (16/10) di Banda Aceh.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan operator telekomunikasi dalam mempercepat transformasi digital di wilayah paling barat Indonesia tersebut.
Rapat yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Komunikasi dan Informatika Kemenko Polkam ini dihadiri oleh lebih dari 150 peserta dari berbagai unsur, termasuk pejabat pemerintah pusat dan daerah, asosiasi industri telekomunikasi, serta operator nasional.
Hadir pula para kepala daerah seperti Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon, Walikota Subulus Salam H. M. Rasyid Banchin, Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, dan Bupati Bireuen H. Mukhlis, yang menyampaikan langsung dukungan terhadap upaya pemerataan konektivitas digital di Aceh.
Pemerataan Akses Digital: Agenda Strategis Ketahanan Nasional
Dalam pembahasan utama, forum menyoroti fakta bahwa cakupan jaringan internet di Aceh telah mencapai 87% dari total desa, namun masih terdapat 149 desa berstatus blankspot terutama di wilayah pegunungan dan kepulauan seperti Simeulue, Gayo Lues, dan Subulussalam.
Hambatan utama meliputi kondisi geografis ekstrem, keterbatasan pasokan listrik, serta minimnya infrastruktur pendukung di daerah terpencil.
Kemenko Polkam menegaskan bahwa pemerataan akses digital bukan sekadar urusan teknis infrastruktur, melainkan agenda strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan ketahanan nasional.
Karena itu, forum menekankan perlunya peta jalan konkret untuk pemerataan akses digital Aceh yang mencakup verifikasi data blankspot, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Sinergi Pusat dan Daerah: Dari Kebijakan hingga Aksi Lapangan

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Ketua Tim Akselerasi Infrastruktur Fixed Broadband, Bapak Singgih Yuniawan, memaparkan kebijakan nasional percepatan digitalisasi, termasuk lelang spektrum baru, penerapan open access, infrastructure sharing, dan roadmap fiberisasi hingga 2029.
Sementara itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menyampaikan capaian pembangunan BTS 4G di empat kabupaten prioritas, serta program akses internet untuk 1.000 dayah dan 1.000 masjid di Aceh. Tahun 2025, kapasitas VSAT akan ditingkatkan hingga 8 Mbps dengan target terestrialisasi jaringan mencapai 30 Mbps untuk wilayah dengan trafik tinggi.
Dinas Kominfo Aceh menegaskan strategi pembiayaan multi-skema (APBA, APBD, dan Dana Desa) untuk mendukung pembangunan jaringan desa, disertai program Quick Win berupa Wi-Fi publik, kolaborasi dengan operator untuk akses gratis di ruang publik, serta literasi digital bagi UMKM dan masyarakat.
Komitmen Kepala Daerah: Dari Perizinan Hingga Dukungan Sosial
Para kepala daerah menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pembangunan infrastruktur digital. Bupati Aceh Singkil, H. Safriadi Oyon, menegaskan:
βPemerintah daerah siap memberikan perizinan gratis, menyediakan lahan, dan mendukung pembangunan tower maupun BTS di daerah kami. Pemerataan konektivitas adalah kebutuhan mendesak masyarakat, bukan sekadar proyek.β
Asisten Deputi Koordinasi Telkomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam dalam pernyataannya menegaskan:
βPemerataan akses digital di Aceh adalah bagian dari misi besar kedaulatan digital Indonesia. Kita tidak hanya membangun jaringan, tetapi membangun masa depan yang inklusif, aman, dan berdaya saing bagi seluruh rakyat Aceh.β
Dengan hasil rapat ini, Kemenko Polkam menegaskan bahwa pemerataan konektivitas internet di Aceh harus menjadi prioritas pemerintah, melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor industri telekomunikasi. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak menuju Aceh terkoneksi penuh, Indonesia terkonsolidasi digital, dan kedaulatan digital yang semakin kokoh.