Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, RadioLira.id –– Forum Jamsos Pekerja dan Buruh lintas Federasi dan Konfederasi bentuk tim investigasi telusuri kebocoran dana BPJS Ketenagakerjaan yang diduga dilakukan oknum Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan melalui manipulasi pembayaran.
Akibat kebocoran anggaran itu, BPJS Ketenagakerjaan diduga mengalami kerugian miliaran rupiah.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Forum Jamsos, KRH.HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta terkait adanya pernyataan Arif Puyuono, mantan pengurus Serikat Pekerja BUMN yang menyebutkan adanya dugaan kebocoran dana BPJS Ketenagakerjaan akibat ulah oknum Kemenaker bekerjasama dengan oknum BPJS Ketenagakerjaan yang merugikan negara milyaran rupiah.
Menurut Arif Puyuono modus yang dilakukan adalah memanipulasi pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya ada perusahaan yang mendaftar 400 orang, namun yang didaftarkan, misalnya hanya 200 orang. Selisihnya dananya dibagi oleh oknum dari Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
Lebih dari itu menurut aktivis tersebut, justru hal seperti itu tidak hanya terjadi pada perusahaan swasta, tapi juga di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seharusnya patuh melindungi karyawannya melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Jika ini terjadi Forum Jamsos menilai ini perlu perhatian serius semua pihak. Dari pihak Kemenaker harus awasi staf dibidang pengawasan. Dari BPJS Ketenagakerjaan harus mengawasi staf bidang pendaftaran,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak Relawan Prabowo itu.
Aktivis penggiat anti korupsi Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu menyebutkan agar Menteri Tenagakerja, Yasierli memberikan atensi serta melakukan inventaris perusahaan BUMN maupun Swasta yang nakal atau tidak mendaftarkan maupun yang memanipulasi data seolah-olah sudah bayar, padahal tidak.
Forum Jamsos juga mengkritik peran DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) yang dinilai masih kurang maksimal mengawasi pengelolaan dana Jaminan Sosial. Semestinya DJSN dapat menilai kinerja BPJS Ketenagakerjaan dari tiga aspek yaitu kenaikan Kepesertaan baik Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU), Jumlah Kenaikan Pemasukan serta Pengeluaran overhead cost.
“Jadi jangan jumlah pemasukan dari kepesertaan kecil, namun pengeluaran operasional besar. Atau jumlah kepesertaan tidak naik-naik secara signifikan. Forum Jamsos minta DJSN Proaktif tidak melempem. Forum Jamsos juga akan bentuk tim investigasi guna menelusuri kasus ini,” tegas Jusuf Rizal
Pihak Forum Jamsos dalam waktu dekat menurutnya akan mempertanyakan masalah ini ke Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya, guna memperoleh kepastian kepesertaan, dana yang terkumpul maupun overhead cost. Ini sekaligus dalam upaya membangun sinergitas mengingat pengelolaan dana Jaminan Sosial harus dikelola secara aman dan akuntable.
Terkait dengan berbagai penyalahgunaan wewenang di Kemenaker menurut Jusuf Rizal sangat luar biasa. Diduga hampir semua lini bermain, termasuk adanya intervensi partai politik. Jadilah pengelolaan seperti pepatah, Talia Rapia, Tali Sepatu (Sesama Mafia Harus Bersatu).
Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal, Forum Jamsos telah mengantongi berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang di Kemenaker, namun terus dilakukan investigasi guna dilaporkan ke Saluran Prabowo dan instansi penegak hukum, Kejaksaan maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
