Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
Jakarta, RadioLira.id – Korupsi Topan Ginting di proyek jalan PUPR senilai Rp231,8 miliar diduga melibatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun ditantang agar segera memeriksa Bobby Nasution, bahkan bila perlu langsung menangkap jika bukti keterlibatan menantu Jokowi itu sudah terpenuhi.
Kasus korupsi pembangunan jalan di Mandailing Natal Sumatera Utara (Sumut) bermula dari laporan masyarakat hingga akhirnya KPK melakulan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Ada lima orang terjaring diangkut ke KPK, termasuk Kadis PUPR Propinsi Sumut, Topan Ginting, 26 Juni 2025.
Dari proyek Rp231,8 milIar tersebut, Kadis PUPR Sumut, Topan Ginting menerima suap Rp46 milIar. KPK pun menggeledah kediaman Topan Ginting yang megah dan menemukan uang Rp2,8 MilIar serta dua pucuk senjata.
Sejumlah penggiat anti korupsi dan masyarakat, seperti LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) pun ikut bicara. Meminta KPK periksa aliran dana serta keterlibatan Bobby Nasution dan kroninya.
LSM LIRA menengarai kasus suap dan bagi-bagi proyek PU ini sudah berjalan semasa Bobby Nasution jadi Wali Kota Medan.
Namun KPK belum merespon, apakah akan memanggil dan memeriksa Bobby Nasution. Justru gayung bersambut. Bobby Nasution balik menantang panggilan KPK.
Kini nyali, eksistensi, dan citra KPK dipertaruhkan. Beranikah KPK, memanggil mantu Presiden ke-7, Jokowi itu?
Presiden LSM LIRA, HM.Jusuf Rizal, mengatakan yang dipertaruhkan dalam kasus ini bukan hanya nama baik KPK. Tapi juga nama baik Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan perang terhadap korupsi. Bahkan Prabowo dikatakan siap mati untuk memberantas korupsi di Indonesia.
“Jadi jika KPK ciut menghadapi Bobby Nasution, itu sama dengan melempar kotoran ke muka Prabowo Subianto. Sama dengan tidak mendukung program Prabowo perang melawan korupsi,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu
Dari berbagai informasi yang diperoleh saat ini KPK terus melakukan pengembangan kasus OTT termasuk bekerjasama dengan PPATK guna menelusuri aliran uang korupsi itu. KPK juga akan menyisir aliran dana sewaktu Bobby Nasution masih menjabat Wali Kota Medan.
Upaya KPK tersebut menurut Jusuf Rizal sangat beralasan, sebab semasa Bobby menjadi Wali Kota Medan, yang menjadi Kadis PUPR Medan adalah Topan Ginting. Dari informasi praktik suap proyek itu sudah berjalan ketika di Medan. Namun karena, Bobby mantu Jokowi, masyarakat tutup mulut.
Patut diduga praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sudah terjadi semasa Topan Ginting menjabat Kadis PUPR Medan.
Topan Ginting diduga kuat menjadi mesin uang Bobby Nasution serta menjadi tukang bagi-bagi proyek pembangunan dan pengadaan di PUPR, Kota Medan. Termasuk kasus Lampu Pocong yang bermasalah.
KPK bisa mengejar banyak rekanan yang terlibat, baik saat masih di Kota Medan maupun setelah Bobby Nasution menjadi Gubernur. Apalagi telah ada yang bicara, jika proyek-proyek dimintain jatah komisi antara 10-20% olek oknum-oknum tertentu.
“Guna mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto, LSM LIRA mendukung langkah KPK agar berantas korupsi di Sumut. Kami minta juga agar aktor intelektual yang melibatkan Bupati, Wali Kota dan DPRD juga dikejar KPK,” tegas Jusuf Rizal, Relawan Prabowo, penggiat anti korupsi itu.
