JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid mengingatkan agar panitia seleksi anggota Komisi Yudisial (KY) harus ekstra hati-hati dalam memilih, jangan sampai mafia peradilan menyusup masuk dan dinyatakan lolos seleksi.
“Ketua panitia seleksi KY harus hati-hati betul, jangan sampai gara-gara salah pilih, kemudian KY diisi oleh mafia-mafia peradilan, atau afiliasi dari mafia peradilan,” kata Habib Syakur kepada liranews.com, Sabtu (24/5/2025).
Habib Syakur meminta dilakukan antisipasi terhadap figur-figur yang terlihat bagus, padahal menjadi proxi dari mafia peradilan.
“Harus diantisipasi betul. Terutama oknum-oknum pengacara yang mencalonkan diri jadi komisioner KY.
Apalagi mafia peradilan ini punya modal (uang), sehingga seolah bisa menjagokan siapa pun untuk menang,” tandas Habib Syakur.
Ulama asal Malang Raya ini menilai sangat berbahaya jika KY ditempati mafia peradilan. Mereka nantinya bisa bekerja untuk mengamankan kepentingan-kepentingan mafia, mengatur hakim, hingga memainkan perkara hukum.
“Kalau mafia yang terpilih menjadi komisioner KY, maka setelah jadi, mereka hanya fokus mengamankan kepentingannya,” tegas Habib Syakur.
Secara khusus Habib Syakur menyebut oknum pengacara yang berpotensi bermain dalam seleksi KY. Sebab diantara mereka ada otak mafia.
“Panitia seleksi harus hati-hati dan harus jeli dengan oknum pengacara. Memang pengacara boleh saja mencalonkan diri, tapi harus punya kredibilitas dan kualitas yang baik di tengah masyarakat,” tandasnya.
Habib Syakur juga meminta panitia seleksi bersikap tegas. Sebab kewenangan KY sangat strategis, terutama dalam mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan calon hakim agung.
“Yang tidak punya integritas, kredibilitas, dan treck record baik jangan dipilih. Tolak aja. Ngapain milih kayak gitu,” tuntas Habib Syakur.
Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota KY Dhahana Putra, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengumumkan secara terbuka pembukaan pendaftaran calon komisioner KY yang akan dimulai pada 2 Juni 2025.
“Kami berharap dapat menjaring calon yang clean and clear. Untuk itu, kami telah berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan sejumlah instansi terkait dalam proses verifikasi,” ujar Dhahana.
