Jakarta, RadioLira.id – Pemerintah melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri mengadakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).
Rapat yang berlangsung pada 28-29 Mei 2024 ini bertujuan untuk memastikan upaya PPKE yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah berjalan secara sinergis, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Target kita untuk PPKE pada 2024 yaitu 0 %. Sehingga rapat ini penting untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis yang akan diambil guna mencapai target tersebut,” kata Direktur SUPD III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, TB. Chaerul Dwi Sapta saat membuka rakor, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (30/5).
Menurutnya, kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor lintas sektor, sehingga penanganannya diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, masyarakat, dan akademisi untuk menuntaskan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 yang mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Tim ini melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), swasta, dan perguruan tinggi untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan secara efektif.
“Kami percaya bahwa kerjasama lintas sektor dan lintas bidang akan memperkuat upaya-upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan kita untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ungkapnya.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) diharapkan dapat menjadi leading sector dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan berkoordinasi secara efektif antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya ini.
Adapun peserta rapat ini melibatkan perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bappeda Provinsi secara luring, serta Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota secara daring.
Berita Terkait
IJW Sesalkan Pernyataan Prematur Panglima TNI, Jusuf Rizal: Polda Sumut Jangan Kendor Ungkap Dalang Pembunuhan dan Pembakaran Rumah Wartawan Rico Medan, RadioLora.id — Indonesian Journalist Watch (IJW) menyesalkan pernyaataan Panglima TNI, Agus Subiyanto yang terburu-buru memberikan klarifikasi tidak ada keterlibatan oknum TNI dalam pembunuhan dan pembakaran rumah Wartawan Rico Sempurna bersama isteri, anak dan cucu, 27 Juni 2024 di Karo, Sumatera Utara. Padahal Polisi sedang melakukan penyelidikan. “Semestinya sebagai Panglima TNI, Agus Subiyanto tidak memberikan pernyataan yang menyebut tidak ada oknum TNI yang terlibat. Terlalu dini dan terburu-buru,” sesal Ketua Umum IJW, HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Medan, Sumatera Utara, JUMAT (19/7/2024). Sebagaimana dilansir media, Panglima TNI, Agus Subiyanto dalam pernyataannya di Gedung DPR RI, 10 Juli 2024 menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan prajuritnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya. Agus mengatakan mempercayakan perkara itu kepada Polri untuk diusut secara tuntas. Kata Agus, “Enggak ada, enggak ada,” membantah keterlibatan prajuritnya menjawab pertanyaan wartawan. Pernyataan itulah, lanjut Jusuf Rizal pria berdarah Madura-Batak keluarga anak ABRI itu, yang patut disesalkan, karena belum menguasai fakta di lapangan. Agus sudah terburu-buru mengambil kesimpulan. Sementara IJW berdasarkan investigasi jaringan meyakini keterlibatan oknum TNI dan Kepolisian di Karo dalam kasus tersebut. “IJW minta kepada Polda Sumut tidak terpengaruh adanya pernyataan Panglima TNI, Agus Sudibyo. Justru IJW memberi dukungan Polda Sumut, agar hukum mati pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembakaran sadis dan diadab itu. Polda Sumut jangan kendor,” tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu. Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menilai, dengan ditetapkannya tiga tersangka yaitu R, Y, dan BG dalam kasus pembakaran wartawan Rico, Polda Sumut tidak akan sulit untuk menyeret aktor utama dalam kasus tersebut yang diduga melibatkan oknum TNI maupun Polisi di Karo. Laporan keluarga Rico Sempurna ke Pusat Polisi Militer (Puspomad) TNI AD di Gambir, Jakarta terkait dugaan keterlibatan oknum Koptu HB Batalion Infantri Simbisa 125 Kabanjahe bisa menambah amunisi penyidik Polda Sumut guna membongkar latar belakang pembakaran dan pembunuhan. Disebutkan sebelum pembakaran, Rico dapat ancaman. Sementara itu, IJW tetap berkeyakinan ada keterlibatan oknum aparat, baik TNI dan Polri dalam kasus ini, baik langsung atau tidak. Pembakaran itu terkait Judi Togel, Narkoba dan penebangan kayu illegal. Itu ada upeti (setoran) mingguan yang turut mengalir keberbagai pihak. Jumlahnya bisa mencapai Rp.70-100 juta per minggu. “Itu sudah mafia. Gangster di Kabupaten Karo. Yang terlibat menerima jatah diduga tidak hanya oknum TNI, Polisi, Ormas dan bahkan juga oknum jurnalis ikut kecipratan,” ujar Jusuf Rizal wartawan senior aktivis penggiat anti korupsi itu.
Mau punya Media Online sendiri?
Tapi gak tau cara buatnya?
Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif ,
Jasa pembuatan website berita (media online)
Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online
yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia.
Info dan Konsultasi - Kontak
@Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport
dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
