Jakarta, RadioLira.id — Kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan dana bantuan BUMN untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan) Rp2,9 miliar oleh Ketum PWI Pusat, Hendry Ch.Bangun menimbulkan reaksi dari PWI daerah.
Ketua PWI Jawa Timur (Jatim), Lutfi Hakim, menyebut kasus tersebut telah merusak nama besar organisasi PWI di daerah. Membuat malu dan mencoreng PWI yang dibangun bertahun-tahun.
Sikap kritis tersebut disampaikan Lutfi Hakim dalam rapat zoom PWI Pusat dipimpin Hendry Ch.Bangun bersama dengan PWI Daerah, membahas dan klarifikasi masalah kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan dana bantuan BUMN yang telah menjadi viral, sehingga Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat memberi sanksi teguran keras kepada Hendri Ch. Bangun serta merekomendasikan sanksi pemecatan terhadap tiga orang pengurus yang terlibat.
Sebagaimana diketahui publik dan viral di media sosial, kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan dana bantuan/CSR/sponsorship Kementerian BUMN sebesar Rp2,9 milIar dari total Rp6 miliar pertama kali mencuat setelah buka oleh Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat Sasongko Tedjo dan Bendum PWI Pusat, Martin Slamet.
Kemudian pada 16 April 2024, DK PWI Pusat memberikan sanksi Organisasi terhadap Ketum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun berupa Peringatan Keras dan keharusan untuk mengembalikan uang yang dikuasai secara tidak sah Rp1,7 miliar. Sementara Sekjen Sayid Iskandarsyah, Wabendum M.Ihsan, dan Direktur UKM Syarif Hidayatullah direkomendasikan untuk dipecat/diberhentikan dari jabatannya.
Dari rekaman video zoom yang diperoleh Indonesian Journalist Watch (IJW) dengan gaya Jawa Timuran, Lutfi Hakim patut diapresiasi atas ketegasannya bicara, bahwa apa yang dilakukan Ketum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun mengupayakan dana untuk pelaksanaan UKW (Uji Kompetensi Wartartawan) merupakan fakta dan buktinya memang ada.
Tetapi yang disorot Lutfi Hakim adalah fakta beredarnya berita tentang terseretnya nama PWI dalam kasus Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun dan jajarannya. Ia menilai kasus tersebut sudah menyeret nama besar PWI. Menjatuhkan Marwah PWI yang sudah dibina dan bangun oleh beberapa generasi, bertahun tahun dengan penuh nilai. Ini sudah menghancurkan kepercayaan publik. Ini mendegradasi public trust.
“Pak Ketum, kalau apa yang anda lakukan dengan teman teman itu menggalang dana. Bertemu Presiden. Semua itu untuk membangun citra PWI melalui edukasi pelatihan. Tapi citra ini diruntuhkan semuanya melalui berita berita yang enggak bener. Saya enggak tau di mana yang gak benernya. Tapi kita tau bahwa berita itu ada. Faktanya itu ada,” tegas Lutfi Hakim.
Menurutnya akibat pemberitaan itu, PWI Pusat jangankan yang senior dan elit di atas. Di Provinsi sampai anggota di tingkat bawah, mungkin anggota muda, setiap ketemu mengatakan, “Malu Saya”. Orang-orang di bawah malu. Berita itu membuat kita malu semuanya. Ini fakta.
Lebih jauh Lutfi Hakim menyampaikan jika nilai nilai yang sudah dibangun, bukan saja di pusat, tapi kami yang ada di daerah, sudah bekerja keras bagaimana membangun citra PWI. Tapi kini dihancurkan oleh berita berita ini. Bukan beritanya yang salah, tapi apanya yang salah ini?
“Kita menyaksikan sirkus antara Dewan Kehormatan dengan Pengurus Harian. Bahkan antar pengurus, ini yang saya tonton, memperdebatkan soal pasal PD PRT. Naif lho ini. Kami dari daerah provinsi pemberi amanat. Ini fakta.
Jangan fikir teman-teman provinsi diam loh. Teman teman berfikir,” tegas Lutfi Hakim
Lutfi Hakim minta diakhiri yang namanya sirkus itu. Karena ini membuat nama PWI semakin terpuruk di ruang publik.
“Jangan PWI bikin show dan DK juga bikin show, kemudian muncul berita versi masing masing. Terus mau sampai kapan kalian ini mau menghancurkan nama PWI, ujarnya geram.
Lutfi Hakim pun memberi usulan kepada pengurus PWI Propinsi selaku pemberi mandat agar dibentuk Satgas terhadap masalah yang terjadi di PWI Pusat, termasuk polemik tentang sanksi dan audit. Hasil kerja Tim Satgas nanti di plenokan guna memutuskan dan menyikapi silang pendapat antara Pengurus Harian dan Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Sementara terkait dugaan korupsi dan atau penggelapan dana bantuan Kementerian BUMN itu, Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat bertanya langsung kepada Ketua Umum dan Sekjen PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun dan Sayid Iskandarsyah, apakah mereka benar ada mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Dijawab langsung, tidak.
Menanggapi pernyataan Ketua PWI Jatim, Lutfi Hakim dan Pertanyaan Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat, Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW), HM. Jusuf Rizal,SH kepada media di Jakarta mengatakan, itu menunjukkan kegelisahan karena kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan dana bantuan BUMN itu, telah menjadi perhatian masyarakat umum.
Ada dua hal yang jadi stressing, tutur pria berdarah Madura-Batak, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu:
Pertama, pengurus PWI di Pusat, Daerah dan Anggota merasa dirugikan degan kasus Ketum PWI Pusat, Hendry Ch.Bangun Cs. telah merusak nama baik PWI yang membutuhkan perhatian dari para pemberi mandat.
Kedua, Hendry Ch.Bangun telah berbohong menjawab pertanyaan Ketua PWI Jabar, Hilman Hidayat. Ia katakan tidak mengambil uang untuk kepentingan pribadi, tapi faktanya ada yang dikembalikan Sekjen Sayid Iskandarsyah Rp540 juta dan Hendry Ch.Bangun Rp1.000.080.000,- (Rp1 miliar). Dalam konteks kepercayaan, mustinya banyak pihak yang sudah tidak percaya.
