Jakarta. radioLira.id – Founder Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menilai sangat riskan apabila Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diterima masuk dalam koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau PKS masuk dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, itu patut dipertanyakan. Ini artinya Pemerintah mengakui paham Wahabi, Salafi, Khilafah dan kelompoknya di Indonesia,” ujar Habib Syakur kepada awak media di Jakarta, Minggu (5/5/2024).
Habib Syakur pun mempertanyakan, apa dasar pertimbangan menerima PKS dalam koalisi pemerintahan. Padahal persoalan Wahabi, Salafi, Khilafah serta aliran radikalisme intoleran itu selalu mencari celah agar eksistensinya dapat diakui pemerintah.
Kata Habib Syakur, harus dijelaskan dulu persoalannya, sebab aliran wahabi, salafi, khilafah itu kemungkinan besar mendapat pengakuan Pemerintah kalau PKS dirangkul dalam koalisi.
“Saya lihat Pak Prabowo sudah cukup hati-hati terhadap persoalan ini. Jangan sampai salah langkah aja sih,” tandasnya.
Ulama asal Malang Raya ini menuturkan, saat ini ada upaya sistematis dari kalangan Wahabi, Salafi, dan pengasong khilafah untuk mendapat kesempatan masuk dalam pemerontahan, lalu menggerogoti dari dalam.
“Sekarang ada situasi politik yang harus diawasi. Karena ada upaya untuk menyatukan paham radikal dalam wadah dan komunitas khusus. Ini semua terjadi atas dasar pemikiran prinsip toleransi. Padahal aliran Wahabi, Salafi dan khilafah ini tidak mengenal prinsip toleransi,” tandasnya
Terakhir, Habib Syakur menyebut siasat politik aliran Wahabi, Khilafah, dan kaum intoleran itu sangat berbahaya karena membawa pengaruhnya secara halus dan diam-diam.
“Siasat politiknya buruk sekali. Mereka bisa menikam dari belakang. Maka patut dipertanyakan dengan bergabungnya PKS. Paling tidak harus dicek dulu dong, sejauh mana status pemahaman dan ketaatannya pada Pancasila. Jangan-jangan malah ingin mengubah Pancasila sebagai dasar ideologi negara kita,” tegas Habib Syakur.
Terkait sikap pentolan Partai Gelora Fahri Hamzah yang menolak PKS masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran, Habib Syakur menilai itu wajar saja dan pastinya didasari pertimbangan politik tersendiri.
“Sikap Fahri Hamzah Gelora, tentu masing-masing punya pertimbangan khusus dan strategis. Wajar saja Gelora gak terima PKS masuk, namanya politik,” tuntas Habib Syakur.
Berita Terkait
IJW Sesalkan Pernyataan Prematur Panglima TNI, Jusuf Rizal: Polda Sumut Jangan Kendor Ungkap Dalang Pembunuhan dan Pembakaran Rumah Wartawan Rico Medan, RadioLora.id — Indonesian Journalist Watch (IJW) menyesalkan pernyaataan Panglima TNI, Agus Subiyanto yang terburu-buru memberikan klarifikasi tidak ada keterlibatan oknum TNI dalam pembunuhan dan pembakaran rumah Wartawan Rico Sempurna bersama isteri, anak dan cucu, 27 Juni 2024 di Karo, Sumatera Utara. Padahal Polisi sedang melakukan penyelidikan. “Semestinya sebagai Panglima TNI, Agus Subiyanto tidak memberikan pernyataan yang menyebut tidak ada oknum TNI yang terlibat. Terlalu dini dan terburu-buru,” sesal Ketua Umum IJW, HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Medan, Sumatera Utara, JUMAT (19/7/2024). Sebagaimana dilansir media, Panglima TNI, Agus Subiyanto dalam pernyataannya di Gedung DPR RI, 10 Juli 2024 menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan prajuritnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya. Agus mengatakan mempercayakan perkara itu kepada Polri untuk diusut secara tuntas. Kata Agus, “Enggak ada, enggak ada,” membantah keterlibatan prajuritnya menjawab pertanyaan wartawan. Pernyataan itulah, lanjut Jusuf Rizal pria berdarah Madura-Batak keluarga anak ABRI itu, yang patut disesalkan, karena belum menguasai fakta di lapangan. Agus sudah terburu-buru mengambil kesimpulan. Sementara IJW berdasarkan investigasi jaringan meyakini keterlibatan oknum TNI dan Kepolisian di Karo dalam kasus tersebut. “IJW minta kepada Polda Sumut tidak terpengaruh adanya pernyataan Panglima TNI, Agus Sudibyo. Justru IJW memberi dukungan Polda Sumut, agar hukum mati pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembakaran sadis dan diadab itu. Polda Sumut jangan kendor,” tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu. Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menilai, dengan ditetapkannya tiga tersangka yaitu R, Y, dan BG dalam kasus pembakaran wartawan Rico, Polda Sumut tidak akan sulit untuk menyeret aktor utama dalam kasus tersebut yang diduga melibatkan oknum TNI maupun Polisi di Karo. Laporan keluarga Rico Sempurna ke Pusat Polisi Militer (Puspomad) TNI AD di Gambir, Jakarta terkait dugaan keterlibatan oknum Koptu HB Batalion Infantri Simbisa 125 Kabanjahe bisa menambah amunisi penyidik Polda Sumut guna membongkar latar belakang pembakaran dan pembunuhan. Disebutkan sebelum pembakaran, Rico dapat ancaman. Sementara itu, IJW tetap berkeyakinan ada keterlibatan oknum aparat, baik TNI dan Polri dalam kasus ini, baik langsung atau tidak. Pembakaran itu terkait Judi Togel, Narkoba dan penebangan kayu illegal. Itu ada upeti (setoran) mingguan yang turut mengalir keberbagai pihak. Jumlahnya bisa mencapai Rp.70-100 juta per minggu. “Itu sudah mafia. Gangster di Kabupaten Karo. Yang terlibat menerima jatah diduga tidak hanya oknum TNI, Polisi, Ormas dan bahkan juga oknum jurnalis ikut kecipratan,” ujar Jusuf Rizal wartawan senior aktivis penggiat anti korupsi itu.
Mau punya Media Online sendiri?
Tapi gak tau cara buatnya?
Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif ,
Jasa pembuatan website berita (media online)
Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online
yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia.
Info dan Konsultasi - Kontak
@Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport
dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
