Denpasar, RadioLira.id – Pada acara pembukaan Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Provinsi Bali, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setyabudi hadir memberikan sambutan dan arahan kepada seluruh peserta Musrenbang yang terdiri dari unsur instansi vertikal, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Provinsi Bali, belum lama ini.
Dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (29/4), Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap capaian indikator pembangunan Provinsi Bali tahun 2022-2023 yang seluruhnya menunjukan kondisi lebih baik dari angka nasional.
Tingkat kemiskinan Provinsi Bali sebesar 4,25%. Lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yaitu 9,36%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 78,01 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM nasional sebesar 74,39. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,71%, lebih tinggi dari LPE Nasional yaitu sebesar 5,05%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bali berada di angka 2,69 yang merupakan peringkat terbaik pertama apabila dibandingkan dengan provinsi yang ada di Jawa-Bali, dan juga lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional yaitu sebesar 5,32. Serta Gini Ratio Bali sebesar 0,362, lebih rendah dari Gini Ratio Nasional yaitu sebesar 0,388.
Teguh juga menekankan agar Pemerintah Provinsi Bali tetap fokus untuk dapat menyelesaikan dokumen RPJPD paling lambat minggu pertama Agustus. Hal ini agar RPJPD Provinsi Bali dapat menjadi pedoman bagi penetapan RPJPD kabupaten/kota di Provinsi Bali paling lambat minggu keempat Agustus 2024, sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Provinsi Bali tahun 2025-2029.
Selain itu, dalam rangka penyusunan dan penyelarasan dokumen RPJPD dengan RPJPN, telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan No. 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045.
Pada acara yang dibuka secara langsung oleh Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra tersebut, turut hadir sebagai narasumber utama yaitu Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas dan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Muchlis.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Musrenbang, diharapkan Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dalam rangka penyelarasan pembangunan pusat dan daerah, khususnya pada pelaksanaan Musrenbangnas, penyusunan rancangan akhir, sampai dengan penetapan Perkada RKPD tahun 2025.
Berita Terkait
IJW Sesalkan Pernyataan Prematur Panglima TNI, Jusuf Rizal: Polda Sumut Jangan Kendor Ungkap Dalang Pembunuhan dan Pembakaran Rumah Wartawan Rico Medan, RadioLora.id — Indonesian Journalist Watch (IJW) menyesalkan pernyaataan Panglima TNI, Agus Subiyanto yang terburu-buru memberikan klarifikasi tidak ada keterlibatan oknum TNI dalam pembunuhan dan pembakaran rumah Wartawan Rico Sempurna bersama isteri, anak dan cucu, 27 Juni 2024 di Karo, Sumatera Utara. Padahal Polisi sedang melakukan penyelidikan. “Semestinya sebagai Panglima TNI, Agus Subiyanto tidak memberikan pernyataan yang menyebut tidak ada oknum TNI yang terlibat. Terlalu dini dan terburu-buru,” sesal Ketua Umum IJW, HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Medan, Sumatera Utara, JUMAT (19/7/2024). Sebagaimana dilansir media, Panglima TNI, Agus Subiyanto dalam pernyataannya di Gedung DPR RI, 10 Juli 2024 menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan prajuritnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya. Agus mengatakan mempercayakan perkara itu kepada Polri untuk diusut secara tuntas. Kata Agus, “Enggak ada, enggak ada,” membantah keterlibatan prajuritnya menjawab pertanyaan wartawan. Pernyataan itulah, lanjut Jusuf Rizal pria berdarah Madura-Batak keluarga anak ABRI itu, yang patut disesalkan, karena belum menguasai fakta di lapangan. Agus sudah terburu-buru mengambil kesimpulan. Sementara IJW berdasarkan investigasi jaringan meyakini keterlibatan oknum TNI dan Kepolisian di Karo dalam kasus tersebut. “IJW minta kepada Polda Sumut tidak terpengaruh adanya pernyataan Panglima TNI, Agus Sudibyo. Justru IJW memberi dukungan Polda Sumut, agar hukum mati pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembakaran sadis dan diadab itu. Polda Sumut jangan kendor,” tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu. Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menilai, dengan ditetapkannya tiga tersangka yaitu R, Y, dan BG dalam kasus pembakaran wartawan Rico, Polda Sumut tidak akan sulit untuk menyeret aktor utama dalam kasus tersebut yang diduga melibatkan oknum TNI maupun Polisi di Karo. Laporan keluarga Rico Sempurna ke Pusat Polisi Militer (Puspomad) TNI AD di Gambir, Jakarta terkait dugaan keterlibatan oknum Koptu HB Batalion Infantri Simbisa 125 Kabanjahe bisa menambah amunisi penyidik Polda Sumut guna membongkar latar belakang pembakaran dan pembunuhan. Disebutkan sebelum pembakaran, Rico dapat ancaman. Sementara itu, IJW tetap berkeyakinan ada keterlibatan oknum aparat, baik TNI dan Polri dalam kasus ini, baik langsung atau tidak. Pembakaran itu terkait Judi Togel, Narkoba dan penebangan kayu illegal. Itu ada upeti (setoran) mingguan yang turut mengalir keberbagai pihak. Jumlahnya bisa mencapai Rp.70-100 juta per minggu. “Itu sudah mafia. Gangster di Kabupaten Karo. Yang terlibat menerima jatah diduga tidak hanya oknum TNI, Polisi, Ormas dan bahkan juga oknum jurnalis ikut kecipratan,” ujar Jusuf Rizal wartawan senior aktivis penggiat anti korupsi itu.
Mau punya Media Online sendiri?
Tapi gak tau cara buatnya?
Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif ,
Jasa pembuatan website berita (media online)
Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online
yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia.
Info dan Konsultasi - Kontak
@Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport
dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
