JAKARTA — Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) memberi masukan kepada pemerintah agar mengkaji ulang keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi yang dapat membebani dan menyengsarakan rakyat itu.
Partai Parsindo besutan aktivis buruh dan anti-korupsi HM. Jusuf Rizal mengatakan, keputusan menaikkan harga BBM saat ini bukan waktu yang tepat. Kebijakan Presiden Jokowi akan menimbulkan beban berat bagi masyarakat setelah Pandemi Covid-19.
“Sebaiknya Pemerintah mengkaji ulang dengan alternatif terakhir menaikkan harga BBM yang membebani rakyat, dengan mencari solusi lain yang lebih kecil dampaknya bagi masyarakat,” tegas Jusuf Rizal menjawab pertanyaan media di Jakarta, Minggu (4/9/2022).
Jusuf Rizal yang juga Ketua Presidium Relawan Jokowi-Amin The President Center pada Pilpres 2019 menilai, karena pengaruh berbagai perkembangan politik dan ekonomi dunia (globalisasi) tentu membawa dampak bagi perekonomian Indonesia.
Namun demikian, lanjut Jusuf Rizal, hendaknya pemerintah juga perlu hati-hati dan cermat mengambil kebijakan yang menyangkut nasib rakyat.
Menurut pria berdarah Madura-Batak Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, menaikkan harga BBM memang lebih mudah dilakukan untuk menambal kekurangan maupun kebocoran anggaran keuangan negara. Tapi itu memiliki risiko politik yang sangat besar saat rakyat sedang prihatin.
“Jika menyangkut perut, rakyat bisa melakukan apa saja. Jika menyangkut perut yang lapar karena harga yang tidak terjangkau, rakyat akan mudah tersulut. Pemerintah perlu kalkulasi risiko ekonomi dan politiknya,” tambah Jusuf Rizal yang juga Ketum Paguyuban Loyalis Bapak HM.Soeharto itu.
Ketika ditanya apa usulan Partai Parsindo? Menurut Jusuf Rizal seharusnya masalah ini dapat dibicarakan oleh pemerintah dengan DPR maupun masyarakat guna memperoleh masukan. Tidak bisa hanya berdasarkan perspektif ekonomi dan politik penguasa dan mengabaikan suara rakyat.
Sebagai sumbang saran kepada pemerintah Partai Parsindo mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga BBM untuk Pertaline naik 31%, Solar 25% dan Pertamax 14% dengan mencari solusi lain karena kesulitan keuangan pemerintah.
Adapun usulan alternatif dari Partai Parsindo, antara lain menunda berbagai pembangunan untuk keseimbangan keuangan negara. Menekan tingkat kebocoran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan pengetatan anggaran diberbagai sektor.
Partai Parsindo juga mengusulkan pemotongan gaji para pejabat, mulai DPR, MPR, DPD, Direksi BUMN hingga level tertentu ASN. Kemudian menaikkan pajak barang mewah yang lebih tinggi, karena hanya dinikmati segelintir masyarakat Indonesia.
Yang lebih menarik, Partai Parsindo minta kepada pemerintah melegalkan perjudian dengan dikontrol ketat, sebab ini bisa mendatangkan pemasukan bagi negara. Bila perlu buat wisata judi di tempat-tempat tertentu yang diawasi ketat.
“Kasus Ferdy Sambo yang terkait dengan judi online, menunjukkan potensi besar. Daripada hanya dikelola kelompok tertentu dan tidak menjadi pendapatan negara, legalisasi saja. Menteri Keuangan bisa hitung daripada ambil kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” tegas Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media dan Online Indonesia) itu.
Jusuf Rizal menambahkan banyak raja-raja judi di luar negeri ingin membangun bisnisnya di Indonesia, namun terhalang kebijakan pelarangan judi. Jika dikelola ini akan menambah pendapatan dan juga pariwisata bagi Indonesia.
Berita Terkait
IJW Sesalkan Pernyataan Prematur Panglima TNI, Jusuf Rizal: Polda Sumut Jangan Kendor Ungkap Dalang Pembunuhan dan Pembakaran Rumah Wartawan Rico Medan, RadioLora.id — Indonesian Journalist Watch (IJW) menyesalkan pernyaataan Panglima TNI, Agus Subiyanto yang terburu-buru memberikan klarifikasi tidak ada keterlibatan oknum TNI dalam pembunuhan dan pembakaran rumah Wartawan Rico Sempurna bersama isteri, anak dan cucu, 27 Juni 2024 di Karo, Sumatera Utara. Padahal Polisi sedang melakukan penyelidikan. “Semestinya sebagai Panglima TNI, Agus Subiyanto tidak memberikan pernyataan yang menyebut tidak ada oknum TNI yang terlibat. Terlalu dini dan terburu-buru,” sesal Ketua Umum IJW, HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Medan, Sumatera Utara, JUMAT (19/7/2024). Sebagaimana dilansir media, Panglima TNI, Agus Subiyanto dalam pernyataannya di Gedung DPR RI, 10 Juli 2024 menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan prajuritnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya. Agus mengatakan mempercayakan perkara itu kepada Polri untuk diusut secara tuntas. Kata Agus, “Enggak ada, enggak ada,” membantah keterlibatan prajuritnya menjawab pertanyaan wartawan. Pernyataan itulah, lanjut Jusuf Rizal pria berdarah Madura-Batak keluarga anak ABRI itu, yang patut disesalkan, karena belum menguasai fakta di lapangan. Agus sudah terburu-buru mengambil kesimpulan. Sementara IJW berdasarkan investigasi jaringan meyakini keterlibatan oknum TNI dan Kepolisian di Karo dalam kasus tersebut. “IJW minta kepada Polda Sumut tidak terpengaruh adanya pernyataan Panglima TNI, Agus Sudibyo. Justru IJW memberi dukungan Polda Sumut, agar hukum mati pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembakaran sadis dan diadab itu. Polda Sumut jangan kendor,” tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu. Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menilai, dengan ditetapkannya tiga tersangka yaitu R, Y, dan BG dalam kasus pembakaran wartawan Rico, Polda Sumut tidak akan sulit untuk menyeret aktor utama dalam kasus tersebut yang diduga melibatkan oknum TNI maupun Polisi di Karo. Laporan keluarga Rico Sempurna ke Pusat Polisi Militer (Puspomad) TNI AD di Gambir, Jakarta terkait dugaan keterlibatan oknum Koptu HB Batalion Infantri Simbisa 125 Kabanjahe bisa menambah amunisi penyidik Polda Sumut guna membongkar latar belakang pembakaran dan pembunuhan. Disebutkan sebelum pembakaran, Rico dapat ancaman. Sementara itu, IJW tetap berkeyakinan ada keterlibatan oknum aparat, baik TNI dan Polri dalam kasus ini, baik langsung atau tidak. Pembakaran itu terkait Judi Togel, Narkoba dan penebangan kayu illegal. Itu ada upeti (setoran) mingguan yang turut mengalir keberbagai pihak. Jumlahnya bisa mencapai Rp.70-100 juta per minggu. “Itu sudah mafia. Gangster di Kabupaten Karo. Yang terlibat menerima jatah diduga tidak hanya oknum TNI, Polisi, Ormas dan bahkan juga oknum jurnalis ikut kecipratan,” ujar Jusuf Rizal wartawan senior aktivis penggiat anti korupsi itu.
Mau punya Media Online sendiri?
Tapi gak tau cara buatnya?
Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif ,
Jasa pembuatan website berita (media online)
Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online
yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia.
Info dan Konsultasi - Kontak
@Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport
dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif
