Breaking News
IJW Sesalkan Pernyataan Prematur Panglima TNI, Jusuf Rizal: Polda Sumut Jangan Kendor Ungkap Dalang Pembunuhan dan Pembakaran Rumah Wartawan Rico Medan, RadioLora.id — Indonesian Journalist Watch (IJW) menyesalkan pernyaataan Panglima TNI, Agus Subiyanto yang terburu-buru memberikan klarifikasi tidak ada keterlibatan oknum TNI dalam pembunuhan dan pembakaran rumah Wartawan Rico Sempurna bersama isteri, anak dan cucu, 27 Juni 2024 di Karo, Sumatera Utara. Padahal Polisi sedang melakukan penyelidikan. “Semestinya sebagai Panglima TNI, Agus Subiyanto tidak memberikan pernyataan yang menyebut tidak ada oknum TNI yang terlibat. Terlalu dini dan terburu-buru,” sesal Ketua Umum IJW, HM.Jusuf Rizal,SH kepada media di Medan, Sumatera Utara, JUMAT (19/7/2024). Sebagaimana dilansir media, Panglima TNI, Agus Subiyanto dalam pernyataannya di Gedung DPR RI, 10 Juli 2024 menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan prajuritnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya. Agus mengatakan mempercayakan perkara itu kepada Polri untuk diusut secara tuntas. Kata Agus, “Enggak ada, enggak ada,” membantah keterlibatan prajuritnya menjawab pertanyaan wartawan. Pernyataan itulah, lanjut Jusuf Rizal pria berdarah Madura-Batak keluarga anak ABRI itu, yang patut disesalkan, karena belum menguasai fakta di lapangan. Agus sudah terburu-buru mengambil kesimpulan. Sementara IJW berdasarkan investigasi jaringan meyakini keterlibatan oknum TNI dan Kepolisian di Karo dalam kasus tersebut. “IJW minta kepada Polda Sumut tidak terpengaruh adanya pernyataan Panglima TNI, Agus Sudibyo. Justru IJW memberi dukungan Polda Sumut, agar hukum mati pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pembakaran sadis dan diadab itu. Polda Sumut jangan kendor,” tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu. Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menilai, dengan ditetapkannya tiga tersangka yaitu R, Y, dan BG dalam kasus pembakaran wartawan Rico, Polda Sumut tidak akan sulit untuk menyeret aktor utama dalam kasus tersebut yang diduga melibatkan oknum TNI maupun Polisi di Karo. Laporan keluarga Rico Sempurna ke Pusat Polisi Militer (Puspomad) TNI AD di Gambir, Jakarta terkait dugaan keterlibatan oknum Koptu HB Batalion Infantri Simbisa 125 Kabanjahe bisa menambah amunisi penyidik Polda Sumut guna membongkar latar belakang pembakaran dan pembunuhan. Disebutkan sebelum pembakaran, Rico dapat ancaman. Sementara itu, IJW tetap berkeyakinan ada keterlibatan oknum aparat, baik TNI dan Polri dalam kasus ini, baik langsung atau tidak. Pembakaran itu terkait Judi Togel, Narkoba dan penebangan kayu illegal. Itu ada upeti (setoran) mingguan yang turut mengalir keberbagai pihak. Jumlahnya bisa mencapai Rp.70-100 juta per minggu. “Itu sudah mafia. Gangster di Kabupaten Karo. Yang terlibat menerima jatah diduga tidak hanya oknum TNI, Polisi, Ormas dan bahkan juga oknum jurnalis ikut kecipratan,” ujar Jusuf Rizal wartawan senior aktivis penggiat anti korupsi itu. IJW Apresiasi Ketegasan DK PWI Pecat Hendry Bangun Kupas RUU POLRI di Yogyakarta, Jusuf Rizal: Media Harus Berfungsi Sebagai Pengawas yang Efektif Kemendagri Minta Pemda Tiru Konsep IKE dalam Kebijakan Transfer Fiskal Kapolda Sumut dan Pangdam BB Turun Tangan Hingga Dua Pelaku Pembakar Wartawan Rico Ditangkap, IJW Apresiasi dan Minta Aktor Intelektualnya Jangan Dilindungi!
banner 728x90

Partai Parsindo: Indonesia Darurat Politik Jika Benar 9 Parpol Dibeli Taipan 9 Naga Rp35 Triliun

BOGOR – Partai Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) menilai Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat politik, jika benar 9 (sembilan) Partai Politik telah dikuasai 9 (sembilan) Naga dengan Mahar Politik mencapai Rp35 Triliun.

“Jika sinyalemen itu benar, maka ini merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia. Darurat Politik dimana demokrasi telah digadaikan sehingga Partai Politik hanya sekedar pengumpul demokrasi, namun dikuasai kapitalis politik,” tegas Ketua Umum Partai Parsindo, Kanjen Raden Haryo (KRH) Pradoto Hamiseno, HM. Jusuf Rizal kepada media di Bogor, Jawa Barat menanggapi pemberitaan bahwa 9 Parpol sudah dibeli 9 Naga Rp35 triliun.


Menurut pria berdarah Madura-Batak yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu, sinyalemen yang disampaikan Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi kepada media, bahwa 9 Partai telah dibeli senilai Rp.35 Triliun. Kemudian Suara dewan telah diikat dengan uang senilai Rp.10 miliar per person (per anggota DPR) harus dibuka agar tidak menjadi fitnah.

Jusuf Rizal Ketua Relawan Jokowi-Amin The President Center pada Pilpres 2019, mengingatkan jika pernyataan Sutoyo Abadi tidak dibuktikan dengan klarifikasi yang terang benderang, maka akan berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap Partai Politik.

“Turunnya kepercayaan itu bisa menurunkan tingkat partisipasi masyarakat menyalurkan aspirasi politiknya secara demokrasi pada Pemilu 2024, dan ini dapat merugikan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024,” jelas Jusuf Rizal.

Karena itu, Jusuf Rizal yang juga menjabat Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media dan Online Indonesia) dan Sekjen MOI (Media Online Indonesia) mendesak pihak yang menyebar sinyalemen itu agar menyebutkan secara spesifik partai politik mana yang telah melacurkan diri demi pundi-pundi uang dan menjual bangsa.

“Jika hasil kajian itu benar, maka jelas ini membahayakan bangsa. Maka seyogyanya seluruh anak bangsa yang berjiwa nasionalis harus bersatu. Indonesia bukan untuk kita jual agar tidak terjadi seperti negara Sri Lanka,” tegas Jusuf Rizal.

Sebagaimana dilansir Radar Tangsel Ratas : Gawat dan mengerikan, taipan “sembilan naga” diduga kuat sudah “membeli” partai politik (parpol) dan tiket calon presiden (capres) dengan total Rp35 triliun. Hal itu diungkapkan Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi.

Kata Sutoyo, taipan sembilan naga itu kuat dugaan sudah membeli parpol untuk memasukkan undang-undang dan calon presiden yang sesuai dengan kepentingan mereka.

“Ada dugaan ‘taipan 9 naga’ membeli 9 partai politik masing masing Rp 1 triliun, total Rp 9 triliun, plus (diduga untuk) membeli suara masing masing anggota DPR 575 untuk menggolkan UU,” ujar Sutoyo, kepada wartawan, Senin (11/7/2022).

Ia merinci, diduga masing-masing anggota DPR RI minimal Rp 10 miliar (dibeli suaranya oleh taipan ). “Cuma Rp 5,75 triliun. Dibulatkan Rp6 triliun,” paparnya.

Lebih lanjut, Sutoyo menyatakan, secara hitungan matematis, total biaya “taipan 9 naga” akan menguasai DPR RI dengan membeli parpol dan anggota DPR hanya Rp 15 triliun.

“Ditambah dana pencapresan sebesar Rp20 triliun. Indonesia sudah dikuasai para taipan cuma bermodalkan Rp 35 triliun jika itu patungan para taipan lebih ringan lagi beban para taipan. Jika KPU, MK juga dikuasai para taipan, total nggak sampai Rp 40 triliun Indonesia habis dikuasai para taipan Indonesia,” urainya.

Nah, para bandar atau “bandit politik”, ungkap Sutoyo, uang Rp1 triliun sangat kecil. “Satu naga seperti BT (diduga dari hasil rampokannya) lebih dari mampu untuk membeli 9 partai sekaligus @ Rp1 triliun = Rp 9 triliun,” sebutnya.

Patungan para taipan dapat “membeli” Indonesia hanya dengan harga maksimal Rp 40 triliun, ia menandaskan. “Masih kalah dengan dana yang dirampok oleh BT (satu orang Cina) sebesar Rp 74,58 triliun. Itu fakta berbasis data, bukan opini yang dibangun berbau hoaks,” cetusnya.

Mau punya Media Online sendiri?
Tapi gak tau cara buatnya?
Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , 
Jasa pembuatan website berita (media online)
Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online 
yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia.
Info dan Konsultasi - Kontak 
@Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport 
dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif